Rekrutmen Calon Pegawai Tidak Tetap KPK Medan November 2020

Myjob 8/08/2017 Lowongan Kerja D3, Lowongan Kerja Medan, Lowongan Kerja S1

karirmedan.com - Lowongan Kerja Medan November 2020 - Problematika kebanyakan fresh graduate adalah sulit mendapat kerja. Tak jarang, banyak fresh graduate mengalami stres karena merasa tertekan dan putus asa. Sebenarnya, ada berbagai alternatif yang bisa Anda lakukan saat sulit mencari pekerjaan. Berikut ini beberapa cara yang bisa Anda lakukan.

Kursus

Belum dapat kerja bukan berarti jadi pengangguran. Kamu bisa melakukan kegiatan yang positif tapi tetap produktif. Salah satunya, yakni kursus.

Les bahasa

Banyak pegawai yang masih memiliki kendala dalam berbahasa asing. Nah, mumpung masih punya waktu, manfaatkan untuk mengambil les bahasa.

Volunteer

Tidak ada salahnya jadi volunteer (relawan) untuk mengisi waktu. Kamu bisa banyak bertemu dengan banyak orang dan membangun jaringan.

Nah, hal-hal di atas dapat Anda lakukan sembaru tetap menggali informasi Lowongan Kerja Agustus 2016. Bagaimanapun kesempatan tetap harus dicari bahkan diciptakan. Karena itu, temukan Lowongan Kerja Medan setiap hari di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pada periode 2011-2015 KPK dipimpin oleh Ketua KPK Abraham Samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni Zulkarnaen, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja.

Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK terpilih periode 2015-2019 setelah sebelumnya melakukan dua kali voting[4]. Agus berhasil mendapatkan 53 suara. Sedangkan calon pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan mendapatkan 51 suara, Alexander Marwata 46 suara, Saut Situmorang 37 suara, dan Laode Muhammad Syarif 37 suara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun, membuka kesempatan kepada putera-puteri terbaik bangsa untuk bergabung, berkontribusi, dan berkarir pada posisi :
Operator Sistem Gedung

Operator Listrik
Kru Media - Radio
Kru Media - Majalah
Kru Media - TV
Kru Media - TV dan Radio
Data Entry Biro Humas
Data Entry Biro Umum
Data Entry Biro SDM
Data Entry Dit. LHKPN
Data Entry Dit. PINDA

Persyaratan Umum

Warga Negara Indonesia.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sehat Jasmani dan Rohani.
Tidak terlibat masalah obt terlarang, pidana, dan keuangan.
Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai.
Tidak terikat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan pejabat / pegawai KPK
Tidak terikat hubungan suami / istri, ayah / ibu, mertua / menantu, anak kandung / saudara kandung / tiri / angkat / ipar yang pengangkatannya dilakukan secara hukum melalui penetapan pengadilan dari Pegawai yang sudah bekerja di komisi.
Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka / terdakwa / terpidana Tindak Pidana Korupsi.

Syarat Khusus :

Operator Sistem Gedung